Sistem Politik pada Demokrasi Terpimpin

politik terpimpin

Tindakan Presiden Soekarno dalam demokrasi terpimpin :

Pada 10 Juli 1959 dibentuk kabinet yang dinamakan kabinet kerja, dalam kabinet tersebut, Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri dan Ir. Djuanda sebagai wakil perdana menteri. Program kerja kabinet tersebut meliputi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan peningkatan produksi sandang pangan.

Dalam demokrasi terpimpin, semua lembaga negara harus berasal dari aliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menetapkan bahwa anggota-angotta MPRS  ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Soekarno. Selain itu mereka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

  1. Setuju kembali kepada UUD 1945.
  2. Setuju pada perjuangan Republik Indonesia.
  3. Setuju dengan Manifesto Politik.

Dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung September 1959, DPA dengan suara bulat mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia (MANIPOL). Pada sidang MPRS tahun 1960, dikeluarkan ketetapan MPRS No.1/MPRS/1960 yang menetapkan MANIPOL dijadikan sebagai GBHN.

Pada 5 Maret 1960, DPR hasil pemilihan umum dibubarkan. Sebagai gantinnya pada 24 Juni 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang seluruh anggotanya ditunjuk oleh presiden. Pada pelantikan anggota DPR-GR  pada 25 Juni 1960, Presiden Soekarno mengaskan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan MANIPOL, merealisasi Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Partai partai tertentu menyatakan keberatan atas pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan akan menarik pencalonan anggota-anggotanya yang duduk dalam DPR-GR. Para tokoh partai oposisi tersebut kemudian membentu kelompok yang disebut Liga Demokrasi. Namun Liga Demokrasi tidak berjalan baik, terutama karena ketidaksamaan pendapat di antara tokoh-tokoh partai politik tersebut.

Pada 31 Desember 1959, Presiden Soekarno mendirikan Front Nasional. Front Nasional dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959 Front Nasional adalah organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

One thought on “Sistem Politik pada Demokrasi Terpimpin

  1. Pingback: Demokrasi Parlementer vs Demokrasi Terpimpin | History Terminal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s