Sistem Politik pada Demokrasi Parlementer

politik parlementer

Dalam masa Sistem Pemerintahan Parlementer, kehidupan politik Indonesia dipengaruhi oleh pemerintahan dengan tujuh masa kabinet yang berbeda-beda dimana para kabinetnya bertanggung jawab langsung kepada parlemen (badan legislatif). Kondisi Indonesia pada masa ini sangatlah rentan karena kinerja kabinet-kabinet ini sering menagalami deadlock yang terjadi karena kelompok oposisi yang kuat dan mengakibatkan konflik tentang mana yang lebih penting dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan negara.
Ketujuh kabinet tersebut adalah:

1. Natsir (6 September 1950 – 18 April 1951)

  • Program Kerja : Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi sosial.
  • Hasil Kerja​: Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, masuknya Indonesia menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda.
  • Kegagalan ​: Gagalnya perundingan Belanda tentang masalah Irian Barat, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen.

2. Sukiman (26 April 1951 – 1952)

  • Program Kerja​: Penererapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbaharui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan segala usaha untuk pemilu, memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.
  • Hasil Kerja​: Banyaknya hambatan dalam kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Hambatannya karena kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya perseteruan antar berbagai elemen poilitik, adanya permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia.
  • Kegagalan​: Penanganan dalam masalah kemanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada Blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan Pemerintah Amerika Serikat.

3. Wilopo (19 Maret 1952-2 Juni 1953)

  • Program Kerja : Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, memningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan dan kemanan rakyat, berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
  • Hasil Kerja​: Hambatan yang dialami antara lain munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah, adanya konflik di tubuh angkatan darat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara.
  • Kegagalan​: Karena hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah bernama Sarekat Tani Indonesia dan diakhiri dengan pengembalian mandat oleh Wilopo.

4. Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 2 Juni 1953)

  • Program Kerja : Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahun 1955, mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah, melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
  • Hasil Kerja : Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu, suksesnya pelaksanaan pemilu, suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, membaiknya hubungan dengan Cina.
  • Kegagalan : Memperjuangkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A. H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng.

5. Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-3 Maret 1956)

  • Program Kerja : Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasus korupsi di departemen kehakiman, melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin, mengangkat kembali A. H. Nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955.
  • Hasil Kerja : Diselenggarakannya pemilu tahun 1955, dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia.
  • Kegagalan : Banyak perseteruan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock

6. Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957)

  • Program Kerja : memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia, mempercepat proses pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkandan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara, mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
  • Hasil Kerja : Ditandatangani undang-undang pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno, beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
  • Kegagalan : Munculnya sentimen anti-Cina  dalam masyarakat, kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan seperatis di berbagai daerah.

7. Djuanda – Kabinet Karya (9 April 1957-10 Juli 1959)

  • Program Kerja : Pembentukan dewan nasional, normalisasi keadaan republik, memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia, mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan.
  • Hasil Kerja : Dibentuknya dewan nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang tergabung dalam nonpartai, pembersihan pejabat yang melakukan korupsi, dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keadaan negara, ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam deklarasi djuanda tanggal 13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia.
  • Kegagalan : Terjadi pemberontakan separatis di berbagai daerah
Pada masa ini juga terjadi kegagalan konstituante yang merupakan lembaga pembuat UUD dalam membuat undang-undang baru bagi Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil ditambah juga dengan kemunculan berbagai gerakan yang mengancam ketertiban dan stabilitas negara. Sebagai jalan keluar, dibentuklah konstituante yang bertugas merancang undang. Sidang pertama pada 20 November 1956 dimana Soekarno memberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada batas masa kerja. Pada masa awal kerja, konstituante dihadapkan pada ketidakkompakkan kelompok-kelompok didalamnya sampai semangat untuk bersatu dan merumuskan sebuah UUD Indonesia berubah menjadi perasaan saling mementingkan kepentingan kelompok sendiri. Tantangan ini terjadi pada 29 Mei 1959 dimana adanya usulan dari kelompok Islam untuk memasukkan butir Piagam Jakarta yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di dalam preambule dari UUD 1945. Pada sidang 29 Mei 1959, diambil langkah pemungutan suara untuk  menyelesaikan masalah itu 201 suara mendukung dan 265 suara menolak. Dikarenakan harus 2/3 suara anggota hadir setuju. Pada 30 Mei dilaksanakan sidang kembali untuk membahas usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan. Karena tidak terdapat hasil musyawarah, dilakukan voting. Hasilnya adalah 269 suara setuju dan 199 suara tidak setuju (total hadir 474). Hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada 2 Juni 1959, dilakukan lagi dan hasilnya tidak memenuhi ketentuan. Akhirnya pada 3 Juni 1959, konstituante memutuskan untuk melaksanakan reses.

Faktor penyebab kegagalan dalam merancang UUD adalah adanya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang ada di dalam konstituante. Pada saat itu terdapat 3 poros kekuatan partai politik utama yang memimpin konstituante  dan pemerintahan, yaitu kekuatan partai islam, partai Nasionalis, dan partai Komunis. Diantara ketiganya tidak terdapat konsensus yang baik untuk merancang UUD sehingga selalu berujung pada jalan buntu. Terdapat juga beberapa konflik kepentingan kelompok misalnya antara NU, PKI dan PNI mnpenyangkut pemberlakuan kembali UUD 1945 dan penyertaan butir Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Permasalahan diperkuat dengan adanya pengerahan massa untuk berdemonstrasi dan turun ke jalan dalam memperjuangkan isu dan kepentingannya masing-masing.

One thought on “Sistem Politik pada Demokrasi Parlementer

  1. Pingback: Demokrasi Parlementer vs Demokrasi Terpimpin | History Terminal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s