Perubahan Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin

perubahan

 

Dibubarkannya konstituante karena tidak berhasil membuat undang-undang untuk mengatasi potensi ancaman konflik dalam negri ini, KSAD A.H. Nasution mengeluarkan peraturan Prt/Perperu/040/1959. Peraturan tersenut berisi adanya larangan bagi seluruh kegiatan atau aktivitas yang berbau politik tersebut dan mulaiberlaku sejak 3 Juni 1959. Kebuntuan kinerja konsitituante akhirnya ditutup dengan pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

  1. Pembubaran Konstituante.
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD resmi negara Republik Indonesia.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam tempo secepatnya.

Momen pergantian sistem demokrasi Indonesia dari Demokrasi Liberal/Parlementer ke sistem Demokrasi Presidensial/Terpimpin. Dekrit ini juga menandai berakhirnya tugas konstituante setelah 3 tahun gagal membuat rancangan UUD pengganti UUDS 1950.

One thought on “Perubahan Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin

  1. Pingback: Demokrasi Parlementer vs Demokrasi Terpimpin | History Terminal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s