Sistem Ekonomi pada Demokrasi Parlementer

ekonomi parlementer

Selain bidang politik, banyak juga hal-hal yang mempengaruhi bidang ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer. Pada masa Kabinet Sukiman, terjadi perubahan ekonomi yaitu proses nasionalisasi ekonomi yang dilakukan pemerintah dan menyangkut 3 bidang utama yaitu Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, pembentukan Bank Negara Indonesia, pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI).
Sebelum dilakukan Nasionalisasi de Javasche Bank, terjadi pembentukkan Bank Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama dan dikukuhkan dalam PPP UU No.2/1946 pada 5 Juli 1946. Setelah itu, dikeluarkan UU No. 24 Tahun 1951 tentang pelaksanaan Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi yang diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang menyatakan jabatan presiden Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia. Menteri keuangan, perekonomian, dan gubernur bank menjadi direksi yang berfungsi melancarkan percepatan peningkatan taraf ekonomi dan moneter negara.
Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi mata uang Ri dengan menukarkan mata uang Jepang ke mata uang Indonesia yang disebut Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 1 Oktober 1946 dan dikukuhkan pada UU No. 17/1946 dan UU No. 19/1946. Kondisi masyarakat berangsur membaik pada awal kemerdekaan. Kebijakan pemerintah kepada rakyat untuk menabung menjadi awal baik bagi perekonomian bangsa.
Proses nasionalisasi ekonomi tidak berjalan mulus pada awal masa demokrasi parlementer karena konflik kepentingan antar kelompok dalam tubuh konstituante dan parlemen. Contohnya proyek pada mmasa Kabinet Ali I yang bertujuan meningkatkan taraf perekonomian bangsan yang menekankan nasionalisasi sektor perekonomian dan mendukung perkembangan pengusaha pribumi. Hal ini juga terlihat pada Kabinet Ali II yaitu ditandatanganinya UU Pembatalan KMB oleh Soekarno pada 3 Mei 1956 yang berakibat pada berpindahnya aset-aset modal yang dimiliki oleh parapengusaha Belanda ke tangan pengusaha non pribumi yang menyebabkan kondisi sosial yang timpang . Untuk mengatasinya pada 15 Maret 1956, Kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan kebijakkan yang dinamakan Gerakan Assaat yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha pribumi dalam berdaya saing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi lainnya.
About these ads

One thought on “Sistem Ekonomi pada Demokrasi Parlementer

  1. Pingback: Demokrasi Parlementer vs Demokrasi Terpimpin | History Terminal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s