Daftar Pustaka

daftar pustaka

Alam, Wawan Tunggul. 2001. Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Alfian, Magdalia, dkk. 2003. Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Esis.

Anton, Agustinus. 2010. Demokrasi Parlementer. From http://agustinus21081987.blogspot.com/2010/06/demokrasi-parlementer.html. 26 Maret 2013.

Buriarjo, Miriam. 1994. Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Riski, Prayoga. 2010. Demokrasi Terpimpin, Liberal, dan Demokrasi Pancasila. From http://reskioga.blogspot.com/2012/10/demokrasi-terpimpin-liberal-dan.html. 26 Maret 2013.

Saran

saran

 

Melalui penyusunan makalah blog ini, kami belajar banyak hal. Dengan mengetahui sistem politik parlementer, kami dapat belajar bahwa segala sesuatu yang instan atau berjangka waktu pendek, pasti hasilnya kurang maksimal. Dengan mengetahui sistem politik terpimpin, kami juga dapat belajar bahwa apabila sebuah organisasi memiliki seorang pemimpin yang berdaulat, maka segala kegiatan akan terlaksana dengan baik dan maksimal, dengan catatan bahwa pemimpin tersebut adalah orang yang berhikmat dan bijaksana. Dengan mengetahui sistem ekonomi parlementer dan terpimpin kami juga belajar bahwa begitu beratnya mengurus perekonomian suatu negara dari awal berdirinya sampai sistem ekonominya menjadi bagus seperti sekarang ini.

Saran kami untuk penyusun makalah seperti ini lagi, pelajarilah setiap nilai-nilai moral yang ada pada saat kalian mengerjakan. Dengan demikian kalian bisa lebih menghargai negara kalian saat ini. Saran kami untuk para pejabat politik dan ekonomi Indonesia saat ini, berlakulah jujur dan milikilah sifat cinta negara. Jangan memikirkan diri sendiri. Pikirkan kepentingan rakyat. Dengan demikian sistem politik dan ekonomi Indonesia dapat maju, rakyat merasa aman dan nyaman, Indonesia makin sejahtera, dan Indonesia jadi lebih terpandang di mata dunia sebagai negara yang bermoral.

Kesimpulan

kesimpulan

Dua sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia ini sungguh luar biasa. Setiap sistem memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya dalam hal politik. Sistem demokrasi parlementer memiliki sistem politik yang sungguh “menakjubkan”. Dalam sistem politik parlementer, susunan kabinet diganti dalam tempo waktu yang sangat singkat. Di sekolah kami,  periode masa jabatan sebuah kabinet OSIS adalah satu tahun. Dalam satu tahun itu pun mereka tidak bisa menjalankan semua program yang mereka rencanakan di awal tahun ajaran. Ini baru mengurus satu sekolah, bagaimana jika harus mengatur satu negara? Akibat dari sistem ini adalah banyak sekali program pemerintah yang mengalami kegagalan dan gagal dilaksanakan. Sistem politik di masa demokrasi terpimpin lebih baik daripada sistem politik di masa demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi terpimpin, seluruh kekuasaan politik dipegang oleh satu orang, yaitu Ir. Soekarno. Efek dari sistem ini adalah setiap program yang dijalankan pemerintah dapat terselesaikan dengan maksimal, dan jarang terjadi kegagalan. Indonesia menjadi lebih baik dengan sistem ini.

Selain dalam hal politik, hal ekonomi dalam sistem demokrasi parlementer dan terpimpin juga memiliki keunikannya masing-masing. Dalam sistem ekonomi parlementer, para penguasa perekonomian Indonesia tampak lebih menyelesaikan urusan-urusan awal sistem perekonomian sebuah negara. Hal ini nampak dengan nasionalisasi BI, pembentukan BNI, dan pemberlakuan ORI. Sedangkan pada sistem ekonomi terpimpin, para penguasa perekonomian lebih banyak mengatasi masalah-masalah perekonomian negara seperti kegiatan ekspor impor dan penyelesaian masalah inflasi. Sistem lisensi dari ekonomi terpimpin membuat masyarakan menjadi lebih sulit, karena yang dapat melakukan kegiatan kegiatan perekonomian, terutama impor, hanyalah  orang-orang yang mendapat izin khusus dari pemerintah.

Sistem Ekonomi pada Demokrasi Terpimpin

ekonomi terpimpin

Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah.

Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia.

Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yamin sebagai wakil kepala menteri . Adapun tugas dari Dewan Perancang Nasional tersebut adalah :

  1. Mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Indonesia yang berencana dan bertahap.
  2. Mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut.

Tugas dan bidang kerja badan ini secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang No. 80/1958, 19 Januari 1958, serta Peraturan Pemerintah No.2/1958. Pada 26 Juli 1960 dikeluarkanlah sebuah susunan kebijakan perekonomian yang dinamakan Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencan Tahapan tahun 1961-1969. Rancangan kebijakan ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP No. 2/MPRS/1960.

Pada tahun 1959 Indonesia mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi.  Pemerintah secara sigap bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian. Beberapa kebijakkan itu adalah :

  1. Mengurangi jumlah peredaran uang dalam negeri. Kebijakan itu mengarah pada praktik devaluasi dari Rp. 1000 menjadi Rp. 100.
  2. Pembekuan sebagian dari seluruh simpanan uang di bank-bank di seluruh Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat.
  3. Uang kertas Rp. 1000 dan Rp.500 yang telah diubah menjadi Rp.100 dan Rp. 50 harus dengan uang kertas yang baru sebelum 1 Januari 1959.

Kemunduran perekonomian Republik Indnesia  tampak dari meningginya kembali nilai peredaran uang rupiah adanya proyek mercusuar Gabefo (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1962 juga menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan moneter Indonesia.

Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional berubah wujud menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, badan ini mempunyai tugas untuk menysun rencana perekonomian dan moneter jangka panjang tahunan baik dalam taraf nasional maupun daerah, serta mempersiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS.

Selain membentuk Bappenas, pemerintah juga menangani krisis moneter dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan perekonomian, yang antara lain sebagai berikut:

  1. Pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan wadah bagi arus perputaran sirkulasi antarbank, baik bank sentral maupun bank umum.
  2. Pengeluaran uang baru yang nilainya 1000 kali dari uang  rupiah lama. Kebijakan ini mengakibatkan kemunduran ekonomi dan moneter Indonesia karena nilai rupiah baru dan lama memiliki perbandingan 10:1 jumlah pengeluaran pemerintah pun turut meningkat dari Rp. 3 miliar menjadi Rp. 30 milar.

Kebijakan-kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memiliki pertentangan dengan kebijakan dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan presiden. Hal ini disebabkan oleh adanya kewenangan presiden dalam membuat peraturan lain yang setingkat dengan undang-undang. Kondisi perekonomian Indonesia semakin menunjukkan kemunduran hingga tahun 1966.

Sistem Politik pada Demokrasi Terpimpin

politik terpimpin

Tindakan Presiden Soekarno dalam demokrasi terpimpin :

Pada 10 Juli 1959 dibentuk kabinet yang dinamakan kabinet kerja, dalam kabinet tersebut, Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri dan Ir. Djuanda sebagai wakil perdana menteri. Program kerja kabinet tersebut meliputi keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan peningkatan produksi sandang pangan.

Dalam demokrasi terpimpin, semua lembaga negara harus berasal dari aliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menetapkan bahwa anggota-angotta MPRS  ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Soekarno. Selain itu mereka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

  1. Setuju kembali kepada UUD 1945.
  2. Setuju pada perjuangan Republik Indonesia.
  3. Setuju dengan Manifesto Politik.

Dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung September 1959, DPA dengan suara bulat mengusulkan kepada pemerintah agar pidato presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia (MANIPOL). Pada sidang MPRS tahun 1960, dikeluarkan ketetapan MPRS No.1/MPRS/1960 yang menetapkan MANIPOL dijadikan sebagai GBHN.

Pada 5 Maret 1960, DPR hasil pemilihan umum dibubarkan. Sebagai gantinnya pada 24 Juni 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang seluruh anggotanya ditunjuk oleh presiden. Pada pelantikan anggota DPR-GR  pada 25 Juni 1960, Presiden Soekarno mengaskan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan MANIPOL, merealisasi Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Partai partai tertentu menyatakan keberatan atas pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan akan menarik pencalonan anggota-anggotanya yang duduk dalam DPR-GR. Para tokoh partai oposisi tersebut kemudian membentu kelompok yang disebut Liga Demokrasi. Namun Liga Demokrasi tidak berjalan baik, terutama karena ketidaksamaan pendapat di antara tokoh-tokoh partai politik tersebut.

Pada 31 Desember 1959, Presiden Soekarno mendirikan Front Nasional. Front Nasional dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959 Front Nasional adalah organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.

Perubahan Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin

perubahan

 

Dibubarkannya konstituante karena tidak berhasil membuat undang-undang untuk mengatasi potensi ancaman konflik dalam negri ini, KSAD A.H. Nasution mengeluarkan peraturan Prt/Perperu/040/1959. Peraturan tersenut berisi adanya larangan bagi seluruh kegiatan atau aktivitas yang berbau politik tersebut dan mulaiberlaku sejak 3 Juni 1959. Kebuntuan kinerja konsitituante akhirnya ditutup dengan pengumuman Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

  1. Pembubaran Konstituante.
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD resmi negara Republik Indonesia.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam tempo secepatnya.

Momen pergantian sistem demokrasi Indonesia dari Demokrasi Liberal/Parlementer ke sistem Demokrasi Presidensial/Terpimpin. Dekrit ini juga menandai berakhirnya tugas konstituante setelah 3 tahun gagal membuat rancangan UUD pengganti UUDS 1950.

Sistem Ekonomi pada Demokrasi Parlementer

ekonomi parlementer

Selain bidang politik, banyak juga hal-hal yang mempengaruhi bidang ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer. Pada masa Kabinet Sukiman, terjadi perubahan ekonomi yaitu proses nasionalisasi ekonomi yang dilakukan pemerintah dan menyangkut 3 bidang utama yaitu Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, pembentukan Bank Negara Indonesia, pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI).
Sebelum dilakukan Nasionalisasi de Javasche Bank, terjadi pembentukkan Bank Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama dan dikukuhkan dalam PPP UU No.2/1946 pada 5 Juli 1946. Setelah itu, dikeluarkan UU No. 24 Tahun 1951 tentang pelaksanaan Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi yang diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang menyatakan jabatan presiden Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia. Menteri keuangan, perekonomian, dan gubernur bank menjadi direksi yang berfungsi melancarkan percepatan peningkatan taraf ekonomi dan moneter negara.
Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi mata uang Ri dengan menukarkan mata uang Jepang ke mata uang Indonesia yang disebut Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 1 Oktober 1946 dan dikukuhkan pada UU No. 17/1946 dan UU No. 19/1946. Kondisi masyarakat berangsur membaik pada awal kemerdekaan. Kebijakan pemerintah kepada rakyat untuk menabung menjadi awal baik bagi perekonomian bangsa.
Proses nasionalisasi ekonomi tidak berjalan mulus pada awal masa demokrasi parlementer karena konflik kepentingan antar kelompok dalam tubuh konstituante dan parlemen. Contohnya proyek pada mmasa Kabinet Ali I yang bertujuan meningkatkan taraf perekonomian bangsan yang menekankan nasionalisasi sektor perekonomian dan mendukung perkembangan pengusaha pribumi. Hal ini juga terlihat pada Kabinet Ali II yaitu ditandatanganinya UU Pembatalan KMB oleh Soekarno pada 3 Mei 1956 yang berakibat pada berpindahnya aset-aset modal yang dimiliki oleh parapengusaha Belanda ke tangan pengusaha non pribumi yang menyebabkan kondisi sosial yang timpang . Untuk mengatasinya pada 15 Maret 1956, Kongres Nasional Importir Indonesia mengeluarkan kebijakkan yang dinamakan Gerakan Assaat yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha pribumi dalam berdaya saing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi lainnya.

Sistem Politik pada Demokrasi Parlementer

politik parlementer

Dalam masa Sistem Pemerintahan Parlementer, kehidupan politik Indonesia dipengaruhi oleh pemerintahan dengan tujuh masa kabinet yang berbeda-beda dimana para kabinetnya bertanggung jawab langsung kepada parlemen (badan legislatif). Kondisi Indonesia pada masa ini sangatlah rentan karena kinerja kabinet-kabinet ini sering menagalami deadlock yang terjadi karena kelompok oposisi yang kuat dan mengakibatkan konflik tentang mana yang lebih penting dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan negara.
Ketujuh kabinet tersebut adalah:

1. Natsir (6 September 1950 – 18 April 1951)

  • Program Kerja : Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menguatkan konsolidasi, penyempurnaan susunan pemerintahan, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi sosial.
  • Hasil Kerja​: Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, masuknya Indonesia menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda.
  • Kegagalan ​: Gagalnya perundingan Belanda tentang masalah Irian Barat, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada kabinet Natsir di parlemen.

2. Sukiman (26 April 1951 – 1952)

  • Program Kerja​: Penererapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbaharui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan segala usaha untuk pemilu, memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia.
  • Hasil Kerja​: Banyaknya hambatan dalam kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Hambatannya karena kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya perseteruan antar berbagai elemen poilitik, adanya permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia.
  • Kegagalan​: Penanganan dalam masalah kemanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada Blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan Pemerintah Amerika Serikat.

3. Wilopo (19 Maret 1952-2 Juni 1953)

  • Program Kerja : Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, memningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan dan kemanan rakyat, berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, memperbaiki hubungan dengan Belanda, dan konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
  • Hasil Kerja​: Hambatan yang dialami antara lain munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah, adanya konflik di tubuh angkatan darat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara.
  • Kegagalan​: Karena hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah bernama Sarekat Tani Indonesia dan diakhiri dengan pengembalian mandat oleh Wilopo.

4. Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 2 Juni 1953)

  • Program Kerja : Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahun 1955, mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah, melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
  • Hasil Kerja : Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu, suksesnya pelaksanaan pemilu, suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, membaiknya hubungan dengan Cina.
  • Kegagalan : Memperjuangkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A. H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng.

5. Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-3 Maret 1956)

  • Program Kerja : Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Djody Gondokusumo atas kasus korupsi di departemen kehakiman, melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin, mengangkat kembali A. H. Nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955.
  • Hasil Kerja : Diselenggarakannya pemilu tahun 1955, dibubarkannya Uni Indonesia-Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia.
  • Kegagalan : Banyak perseteruan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock

6. Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956-14 Maret 1957)

  • Program Kerja : memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia, mempercepat proses pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkandan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara, mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
  • Hasil Kerja : Ditandatangani undang-undang pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno, beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
  • Kegagalan : Munculnya sentimen anti-Cina  dalam masyarakat, kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan seperatis di berbagai daerah.

7. Djuanda – Kabinet Karya (9 April 1957-10 Juli 1959)

  • Program Kerja : Pembentukan dewan nasional, normalisasi keadaan republik, memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia, mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan.
  • Hasil Kerja : Dibentuknya dewan nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang tergabung dalam nonpartai, pembersihan pejabat yang melakukan korupsi, dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keadaan negara, ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam deklarasi djuanda tanggal 13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia.
  • Kegagalan : Terjadi pemberontakan separatis di berbagai daerah
Pada masa ini juga terjadi kegagalan konstituante yang merupakan lembaga pembuat UUD dalam membuat undang-undang baru bagi Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil ditambah juga dengan kemunculan berbagai gerakan yang mengancam ketertiban dan stabilitas negara. Sebagai jalan keluar, dibentuklah konstituante yang bertugas merancang undang. Sidang pertama pada 20 November 1956 dimana Soekarno memberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada batas masa kerja. Pada masa awal kerja, konstituante dihadapkan pada ketidakkompakkan kelompok-kelompok didalamnya sampai semangat untuk bersatu dan merumuskan sebuah UUD Indonesia berubah menjadi perasaan saling mementingkan kepentingan kelompok sendiri. Tantangan ini terjadi pada 29 Mei 1959 dimana adanya usulan dari kelompok Islam untuk memasukkan butir Piagam Jakarta yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di dalam preambule dari UUD 1945. Pada sidang 29 Mei 1959, diambil langkah pemungutan suara untuk  menyelesaikan masalah itu 201 suara mendukung dan 265 suara menolak. Dikarenakan harus 2/3 suara anggota hadir setuju. Pada 30 Mei dilaksanakan sidang kembali untuk membahas usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan. Karena tidak terdapat hasil musyawarah, dilakukan voting. Hasilnya adalah 269 suara setuju dan 199 suara tidak setuju (total hadir 474). Hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada 2 Juni 1959, dilakukan lagi dan hasilnya tidak memenuhi ketentuan. Akhirnya pada 3 Juni 1959, konstituante memutuskan untuk melaksanakan reses.

Faktor penyebab kegagalan dalam merancang UUD adalah adanya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang ada di dalam konstituante. Pada saat itu terdapat 3 poros kekuatan partai politik utama yang memimpin konstituante  dan pemerintahan, yaitu kekuatan partai islam, partai Nasionalis, dan partai Komunis. Diantara ketiganya tidak terdapat konsensus yang baik untuk merancang UUD sehingga selalu berujung pada jalan buntu. Terdapat juga beberapa konflik kepentingan kelompok misalnya antara NU, PKI dan PNI mnpenyangkut pemberlakuan kembali UUD 1945 dan penyertaan butir Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Permasalahan diperkuat dengan adanya pengerahan massa untuk berdemonstrasi dan turun ke jalan dalam memperjuangkan isu dan kepentingannya masing-masing.

Demokrasi Parlementer vs Demokrasi Terpimpin

demokrasi parlemen terpimpin

Indonesia seperti yang kita ketahui pernah mengalami dua macam sistem pemerintahan, yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer dan  Sistem Pemerintahan Terpimpin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari Parlementer dan Terpimpin adalah:
1. Parlementer : adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen yang merupakan badan legislatif memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
2. Terpimpin     :  adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi (bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang)
Banyak bidang-bidang penting yang dipengaruhi dalam kedua sistem pemerintahan ini, misalnya bidang politik dan ekonomi.

1. Demokrasi Parlementer

A. Bidang Politik

B. Bidang Ekonomi

“Perubahan Demokrasi Perlementer menjadi Demokrasi Terpimpin”

2. Demokrasi Terpimpin

A. Bidang Politik

B. Bidang Ekonomi